Kairo (Mesir) – Menteri Agama Nasaruddin Umar berbicara tentang ekotelogi serta peran agama dan kesadaran kemanusiaan di era Artificial Intelligence (AI) pada konferensi internasional yang berlangsung di Mesir. Konferensi ini digelar Kementerian Wakaf Republik Arab Mesir.
Konferensi dihadiri Menteri Wakaf sekaligus Ketua Dewan Tertinggi Urusan Islam Mesir, Prof. Dr. Usamah Al-Sayyid Al-Azhari. Hadir juga, para ulama, cendekiawan, intelektual, dan peneliti dari berbagai negara. Ikut mendampingi Menteri Agama, Direktur Penerangan Agama Islam Muchlis M Hanafi dan Tenaga Ahli Menag Bunyamin Yafid.
Menag mengawali paparannya dengan menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo Subianto. Menag juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Presiden Abdel Fattah El-Sisi atas dukungannya dalam penyelenggaraan konferensi ini.
Menag lalu membedah makna tanggung jawab manusia dalam perspektif Islam. Menurutnya, tanggung jawab manusia bukan sekadar sarana untuk mencari penghidupan, melainkan berdimensi moral, amanah sosial, dan kesadaran tentang pentingnya memakmurkan bumi.
“Dalam kerangka inilah, kami menegaskan pentingnya apa yang kami sebut sebagai ekoteologi, yakni cara pandang yang memahami hubungan antara manusia dan lingkungan berdasarkan prinsip amanah dan tanggung jawab etis,” tegas Menag di Mesir, Senin (19/1/2026).
Dalam Islam, kata Menag, bumi bukan milik mutlak manusia, melainkan titipan Ilahi. Karena itu, memakmurkan bumi tidak akan sempurna tanpa menjaga keseimbangannya. Setiap profesi yang mengganggu keseimbangan tersebut sejatinya telah menyimpang dari tujuan ibadah dan hakikat pembangunan peradaban.
Menag menyambut baik gagasan Menteri Wakaf Mesir bahwa pembangunan peradaban adalah kewajiban Islam. Menag juga sependapat dengan pandangan pemikir Aljazair, Malik bin Nabi, bahwa peradaban bukan semata akumulasi materi, tetapi bangunan kemanusiaan dan moral yang utuh. Peradaban yang berdiri di atas ikatan manusia, tanah, dan waktu tidak akan berbuah bila tidak dipersatukan oleh dorongan moral dan spiritual yang mengarahkan manusia, mengendalikan nalurinya, memberi makna pada waktu, dan mengubah tanah dari sekadar bahan mentah menjadi nilai peradaban.
Karena itu, persoalan keterbelakangan, ketergantungan, dan kekosongan nilai tidak diselesaikan dengan mengimpor produk peradaban yang sudah jadi, atau meniru model-model teknologi yang maju; melainkan diatasi dengan memperbaiki manusia, serta membangun kembali relasinya dengan nilai, waktu, dan kerja. “Peradaban tidak akan bangkit kecuali ketika semangat keagamaan terjaga dan terbangun dalam nurani manusia—bukan sebagai ritual yang kaku, melainkan sebagai energi moral yang mengendalikan perilaku, membebaskan akal, dan mengarahkan naluri,” pesan Menag.
“Jika nilai-nilai hilang, naluri akan bebas tanpa kendali. Dan ketika naluri lepas kendali, manusia kehilangan kompas etiknya,” sambungnya.
Menjaga Kemanusiaan
Menag melihat, tantangan yang dihadapi profesi pada era kecerdasan buatan (AI) bukan terletak pada kemajuan algoritma, tetapi pada penjagaan sisi kemanusiaan manusia. Dunia tidak hanya membutuhkan profesi yang cerdas, melainkan profesi yang beretika. Tidak hanya membutuhkan kompetensi teknis, tetapi juga nurani yang hidup. Dari sini, peran agama hari ini adalah menjadi kompas moral bagi kemajuan, penjamin martabat manusia, serta penjaga makna kerja/profesi dalam dunia yang bergerak cepat.
“Di Indonesia, sebagai negara Muslim terbesar dari sisi jumlah penduduk, kami berupaya meneguhkan pemahaman ini melalui pengaitan pendidikan keagamaan dengan nilai-nilai profesional, serta penguatan etika kerja dalam lembaga-lembaga negara dan masyarakat. Dalam konteks ini, kami memberi perhatian khusus pada isu kecerdasan buatan serta kaitannya dengan wacana keagamaan dan otoritas pengetahuan,” papar Menag.
“Berbagai diskusi ilmiah yang kokoh, melibatkan para ulama dan pemikir besar Indonesia, menegaskan bahwa kecerdasan buatan—sebesar apa pun kemampuan analisisnya—tidak dapat menggantikan nurani keagamaan, ijtihad manusia, dan rujukan etika. Fungsinya harus tetap berada sebagai alat bantu, bukan sumber mandiri atau pengganti untuk fatwa atau bimbingan keagamaan,” lanjutnya.
Para pakar, kata Menag, juga menekankan bahwa tantangan sesungguhnya bukan pada penggunaan kecerdasan buatan dalam ranah agama, melainkan pada bagaimana penggunaan itu diatur dan dikendalikan, sehingga manusia—dengan akal, nilai, dan tanggung jawab etiknya—tetap memimpin, dan agama tetap menjadi sumber hidayah serta makna, bukan sekadar bahan yang diperas menjadi jawaban-jawaban mekanis. Otoritas keagamaan pada era kecerdasan buatan bukanlah otoritas teknis, melainkan otoritas ilmiah dan moral, yang memadukan teks, akal, realitas, dan maqashid syariah, disertai kesadaran mendalam atas transformasi zaman dan pertanyaan-pertanyaan aktual.
“Dunia kita hari ini tidak kekurangan para ahli, tetapi kekurangan nilai-nilai yang menuntun keahlian itu. Dunia tidak hanya memerlukan akal yang maju, melainkan juga akhlak yang kokoh, tanggung jawab peradaban, dan pandangan kemanusiaan yang menyeluruh,” pesannya. (HKP).
